Seperti Pendirian badan usaha, pengurusan legalitas dan izin usaha, pengelolaan online single submission (OSS), Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Perikatan Perusahaan.

1. Pengendalian dokumen hukum melalui proses Audit secara berkala untuk memastikan dokumentasi hukum ada secara lengkap.
2. Penyusunan dokumen administrasi hukum untuk meminimalisir kekurangan, ketidaklengkapan dan/atau hilangnya dokumen hukum.

Dokumen hukum dapat berupa perjanjian kerja sama, perjanjian kerja waktu tertentu/tidak tertentu, nota kesepahaman (MOU), somasi/teguran, surat kuasa, atau dokumentasi hukum dalam bentuk lainnya sebagaimana diperlukan guna meminimalisir resiko hukum.

Langkah awal dalam menentukan dan mempertimbangkan tindakan, dampak dan resiko hukum yang mungkin timbul dikemudian hari.

Memorandum Hukum memuat tentang dasar dan penelusuran perkara/sengketa hukum. Apabila dibutuhkan pendapat hukum dalam perkara/sengketa hukum, maka Opini Hukum disertakan didalamnya sebagai bahan pertimbangan tindakan penyelesaian.

Alternatif penyelesaian perkara/sengketa diluar badan peradilan yang ditempuh melalui proses negosiasi, proses mediasi, ataupun diselesaikan pada Badan Arbiterase Nasional Indonesia (BANI). Umumnya, penyelesaian perkara Non-Litigasi akan lebih efektif digunakan baik dari segi waktu, kerahasiaan, maupun biaya yang akan timbul dikemudian hari.

Penyelesaian perkara/sengketa melalui pengadilan pada badan peradilan umum, peradilan khusus, peradilan agama, maupun peradilan tata usaha negara, serta upaya-upaya hukum seperti banding, kasasi, atau peninjauan kembali yang merupakan suatu penyelesaian perkara/sengketa secara Litigasi.

Mendampingi dan/atau mewakili pengusaha atau buruh terhadap sengketa dan/atau perselisihan hak baik ditingkat bipartit, tripartit, dan/atau Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).